Gedung Baru DPR Seharga 740 Miliar

Berita Menarik | Mampirdolo.blogspot.com - Dewan Perwakilan Rakyat akan membangun gedung baru untuk memfasilitasi ruang kerja anggotanya yang dianggap sudah tidak layak lagi. Pembangunan gedung baru itu menelan biaya Rp740 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang disetujui DPR Jumat (30/10) lalu.

Dilansir situs Indonesia Corruption Watch (ICW), DPR dinilai tidak transparan, bahkan cenderung tertutup dalam rencana pembangunan gedung barunya. Padahal, DPR baru saja mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam, melalui situs Antikorupsi, mengatakan pembahasan Rancangan APBN 2016 yang telah disetujui untuk disahkan menjadi APBN 2016, DPR cenderung tertutup dan jauh dari prinsip transparansi. Sampai saat ini masyarakat masih sangat sulit untuk mengakses anggaran murni DPR, baik yang akan digunakan maupun yang sudah digunakan.

"DPR tidak memberikan penjelasan untuk apa saja dana tambahan Rp740 miliar akan digunakan. Detail biaya pembangunan saja publik tidak diberitahu," kata Roy.

Keinginan DPR untuk membangun gedung baru sudah muncul sejak 2011 lalu, namun batal karena ditolak masyarakat. Wacana pembangunan gedung DPR ini kembali membuat gempar saat Agustus 2015 lalu. Presiden Joko Widodo menolak meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Roem Kono, mengatakan alokasi untuk pembangunan gedung baru DPR disediakan sekitar Rp490 miliar. Sedangkan Rp80 miliar sisanya dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi. "Semua prosesnya akan berlangsung transparan," kata Roem.

Roem mengatakan pembangunan gedung baru DPR akan diawasi oleh tim implementasi dan reformasi parlemen yang diketuai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut dia, tim ini akan memastikan pembangunan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan sejak awal.

Dikutip Detik.com, Roem menuturkan dana Rp740 miliar itu belum cukup menutupi pembangunan gedung baru. Menurutnya pembangunan gedung baru DPR direncanakan bertahap. "Tidak cukup karena akan multiyears," katanya.

Pembangunan gedung baru sering dikaitkan dengan kinerja DPR sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan. Selama setahun, dari 37 rancangan undang-undang masuk target program legislasi nasional 2015, hanya lima yang menjadi undang-undang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, mengakui kinerja legislasi parlemen tahun 2015 tidak memenuhi capaian target program legislasi nasional. "Saya sadari target tak tercapai. Tapi dengan sentuhan antara pemerintah dan DPR tentu kita usahakan semaksimal mungkin," kata Novanto melalui CNNIndonesia, Rabu (4/11)

Novanto menjanjikan tahun depan parlemen bakal mengejar ketertinggalan dalam memenuhi capaian target Prolegnas. Politikus Partai Golkar itu berharap Badan Legislasi DPR dan seluruh komisi yang ada di parlemen bisa melakukan sinkronisasi.

Share on Google Plus

About melviana lim

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.